BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah membuka Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi di Ruang Rapat Inspektorat Aceh, Selasa 19/5. Rakor diikuti jajaran Pemerintah Aceh, bupati dan wali kota se-Aceh, serta kepala SKPA terkait.
Dalam sambutannya, Fadhlullah mengatakan korupsi masih menjadi tantangan serius dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, pencegahan korupsi tidak cukup lewat regulasi dan sistem, tetapi juga butuh integritas, komitmen moral, dan kesadaran bersama.
“Pencegahan korupsi harus jadi gerakan bersama yang konsisten dan berkelanjutan. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan harus seiring membangun tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujar Fadhlullah.
Ia menambahkan, pemerintah melalui KPK terus memperkuat pencegahan korupsi lewat program Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention MCSP. Program itu menjadi instrumen penting untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah secara terukur dan sistematis.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan dan diskusi penguatan pencegahan korupsi yang dipimpin Kepala Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, Harun Hidayat.
Rakor diharapkan memperkuat sinergi antara KPK dan pemerintah daerah di Aceh dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. []
