BANDA ACEH – Ketua DPW Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (ALAMP AKSI) Aceh, Mahmud Padang, mendesak Kejaksaan Tinggi Aceh untuk mengusut tuntas dugaan pencairan anggaran 100 persen pada proyek Lanjutan I Pembangunan Gedung Tapaktuan Sport Center (TSC) yang hingga berakhirnya masa kontrak belum selesai secara progres fisik, namun dananya telah dicairkan penuh melalui SP2D.
“Ini bukan sekadar kesalahan administrasi. Ini adalah pembayaran penuh atas pekerjaan yang secara hukum belum diterima negara. Jika ini dibiarkan, maka hukum keuangan negara kehilangan maknanya,” tegas Mahmud Padang kepada media, Jumat 2 Januari 2026.
Berdasarkan papan proyek di lokasi, pekerjaan tersebut bernilai Rp1,194 miliar, bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun 2025, dilaksanakan oleh CV Alam Jamalud, dengan masa kontrak 90 hari kalender, terhitung sejak 2 Oktober hingga akhir Desember 2025. Namun fakta di lapangan menunjukkan hingga 1 Januari 2026 pekerjaan belum rampung 100 persen. Meski demikian, SPM telah diajukan pada 30 Desember 2025 dan SP2D telah diterbitkan oleh BPKD untuk pencairan 100 persen, padahal estimasi penyelesaian fisik pekerjaan disebut baru akan tercapai sekitar 10 Januari 2026.
Menurut Mahmud, kondisi tersebut secara nyata bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Ia merujuk Pasal 21 ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap pengeluaran negara harus didukung bukti sah mengenai hak tagih yang telah timbul, serta Pasal 22 ayat (1) yang secara tegas melarang bendahara melakukan pembayaran sebelum barang dan/atau jasa diterima. Dalam kasus ini, kata Mahmud, hak pembayaran penuh belum lahir karena prestasi pekerjaan belum 100 persen dan belum ada serah terima pekerjaan.
