Lebih lanjut, menyikapi adanya benturan ketentuan tersebut, Taqwaddin memberikan solusi praktis baik bagi Jaksa Penuntut Umum maupun bagi Hakim agar menggunakan asas lex posterior. Sehingga pasal yang digunakan dalam dakwaan primer ataupun dakwaan subsider adalah ketentuan-ketentuan baru yang ada dalam KUHP Nasonal yang akan diberlakukan pada 2 Januari 2026.
Sementara itu, merespon beberapa tanggapan dan pertanyaan peserta, Dr Taqwaddin mengingatkan bahwa Hakim berada kekuasaan Judikatif, bukan di bawah kekuasaan eksekutif. Sehingga, kekuasaan eksekutif tidak boleh intervensi atau campur tangan dalam proses persidangan dan pengambilan putusan oleh hakim.
Sedangkan proses penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian serta proses dakwaan dan tuntutan oleh Kejaksaan dan juga oleh KPK adalah berada dalam ranah kekuasaan eksekutif.
“Inilah yang saya maksud garda terdepan penegakan hukum korupsi. Apabila semua proses diranah eksekutif clear dan clean, maka pada ranah judikatif, dimana para hakim yang diimage sebagai mewakili Tuhan dan benteng akhir penegakan hukum. Insya Allah akan lahir putusan yang adil, bermanfaat, dan berkepastian hukum,” tutup Taqwaddin, yang juga Ketua MPW ICMI Aceh. []
