BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah SE, menghadiri rapat koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) di Kantor Gubernur Aceh, Kamis (11/9/2025).
Hadir langsung pada rapat tersebut Deputi Bidang Koordinasi Hukum, Dr Nofli Bc.I.P, S.Sos, SH, MSi, Asisten Deputi Pemanfaatan, Pemberdayaan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual (P3KI), Asisten Deputi Kerjasama Keimigrasian, Asisten I Sekda Aceh, Staf Khusus Gubernur Aceh, Tim Revisi UUPA, serta jajaran SKPA terkait.
Rapat tersebut secara khusus membahas rencana operasional pelayaran langsung Krueng Geukueh-Penang yang direncanakan akan resmi beroperasi pada akhir Oktober mendatang.
Dalam arahannya, Wagub Fadhlullah menyampaikan bahwa sebelumnya pernah ada rute pelayaran dari Kuala Lumpur ke Aceh, namun tidak berjalan optimal. Karena itu, ia berharap rute pelayaran langsung dari Krueng Geukueh-Penang ini dapat beroperasi secara maksimal dan berkelanjutan.
“Dulu itu sempat ada rute pelayaran dari Kuala Lumpur ke Aceh, namun berhenti di tengah jalan. Kita harapkan semoga rute pelayaran yang baru ini bisa beroperasi maksimal dan berkelanjutan,” ucap Wagub Fadhlullah.
Pada kesempatan tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Hukum, Dr. Nofli, menyampaikan dukungan penuh pemerintah pusat terhadap rencana operasional pelayaran internasional ini. Ia menyebutkan bahwa Aceh juga termasuk salah satu dari 15 Provinsi prioritas pengembangan ekonomi kreatif.
Selain itu, Asisten Deputi Kerjasama dan Keimigrasian, Herdaus SH, MH, menambahkan bahwa pihak Kedutaan RI di Penang telah dikonfirmasi mengenai rencana ini. Ia menyebutkan, dalam waktu dekat akan dilakukan peninjauan kesiapan pelabuhan, baik di Krueng Geukueh maupun di Penang, untuk memastikan kelancaran operasional pelayaran.
