“Sistem parkir berlangganan ini bisa dua cara, pertama dengan melakukan kerjasama dengan samsat yaitu masyarakat bisa membayar ketika mengurus perpanjangan surat pajak kendaraan STNK. Dan yang kedua bisa dengan membeli stiker barcode yang dijual langsung oleh Pemko melalui Dinas Perhubungan atau BPKK. Bagi kenderaan yang sudah lunas diberikan stiker yang berhologram untuk ditempel dikenderaannya,” urainya
Ramza merincikan, data dari BPS Kota Banda Aceh pada Januari 2024 jumlah kenderaan bermotor sebanyak 310.269 unit dengan rincian sepeda motor sebanyak 240.769 unit, mobil penumpang 53.089 unit dan mobil barang 13.729 unit.
“Bila tarif untuk kenderaan roda dua Rp. 75 ribu per tahun, roda empat Rp 125 ribu per tahun dan mobil barang/
Truk/Bis Rp 150 ribu per tahun maka akan diperoleh PAD sebesar Rp. 27 Milyar. Sedangkan dengan sistem yang berjalan saat ini setiap tahunnya PAD hanya berkisar 5 Milyar”, jelasnya.
“Sedangkan terhadap juru parkir yang sudah bekerja saat ini bisa diberikan gaji perbulan, jadi tidak ada yang di non aktifkan, malah bila PAD nya besar bisa menambah lagi juru parkir hingga bisa mengatasi pengangguran dan mencegah munculnya jukir liar. Jadi wacana ini harus dipertimbangkan oleh ibu walikota,” harapnya.
Untuk memudahkan pelaksanaannya, Ramza menawarkan solusi penerapan parkir berlangganan jangan dipaksakan kepada seluruh pemilik kenderaan bermotor, mungkin saja karena produk baru pasti ada penolakan dari masyarakat, untuk itu berikan saja kebebasan boleh memilih berlangganan atau bayar langsung kepada juru parkir seperti yang berjalan saat ini. Nantinya masyarakat akan melihat mana yang menguntungkan bagi mereka.
