“Kita juga minta APH (Aparat Penegak Hukum) memeriksa anggaran di Sekretariat Dewan dan SPPD Anggota Dewan selama beberapa tahun terakhir, karena kita mendapat informasi adanya dugaan SPPD Fiktif.
“Ini tentu merugikan keuangan daerah, jika nanti ternyata informasi itu benar,” sambungnya.
Popoen juga mendesak Pj Wali Kota Sabang berani mengambil keputusan tegas demi menjalankan rencana pembangunannya.
Ia menegaskan, Pj harus punya program mengembangkan pembangunan infrastruktur dan wisata Kota Sabang. “Kalau tidak berani menolak Pokir Dewan lebih baik jangan ada Pj di Sabang. Pj pulang saja lagi ke Jakarta, biar Sabang auto pilot,” katanya.
Selain itu, Popoen juga meminta masyarakat Kota Sabang lebih cerdas menilai, mana yang ikhlas ingin membangun Kota Sabang, dan yang mana pura-pura membangun Sabang, tapi nyatanya hanya untuk menguntungkan diri dan kelompoknya saja.
Menurut Ketua Umum LASKAR, dalam kasus defisit Anggaran Kota Sabang, Pj Wali Kota hanya menjadi penanggung beban yang ditinggalkan wali kota sebelumnya.
“Seharusnya, secara etika dan moral, DPRK Sabang mendukung program kerja Pj Wali Kota dan merelakan pokir-pokir mereka demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat, karena yang mengusulkan Reza Fahlevi sebagai Pj Wali Kota Sabang juga DPRK,” ucapnya.
Tapi, kalau DPRK Sabang sudah tidak punya lagi rasa malu, tambahnya, wajar saja jika para perwakilan rakyat Sabang tersebut, kesannya terus “merongrong” Pj Wali Kota untuk mengakomodir usulan Pokir mereka saja, sehingga tidak memikirkan lagi rencana dan program- program kerja Pj Wali Kota, Reza Fahlevi.
