APJN.NET-BANDA ACEH – Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh bersama pemerintah kota melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Belanja Kabupaten Kota (APBK-P) Tahun Anggaran 2022.
Penandatanganan nota kesepakatan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna Dewan yang berlangsung di Lantai 4 Ruang Utama Gedung DPRK Banda Aceh, pada Selasa Malam (20/09/2022).
Rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar itu turut dihadiri Wakil Ketua I Usman dan Wakil Ketua II Isnaini Husda dan segenap anggota DPRK. Turut hadir Pj Walikota Banda Aceh, Bakri Siddiq dan Sekda Amiruddin serta jajaran dari SKPK.
Sebelum penandatangan nota kesepakatan, rapat diawali dengan penyampaian jawaban Walikota terhadap laporan Badan Anggaran Dewan Tentang RKUA-PPAS APBK-P Banda Aceh Tahun Anggaran 2022, yang dibacakan Bakri Siddiq selaku Pj Walikota Banda Aceh.
Dalam sambutannya Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar mengatakan bahwa agar tercapainya validitas anggaran yang kredibel dan proporsional, maka prediksi anggaran prioritas, harus dimasukkan dalam draf Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBK-P Banda Aceh Tahun Anggaran 2022.
Farid menjelaskan dengan adanya prediksi anggaran yang jelas dan terukur dalam dokumen PPAS tersebut, nantinya akan tergambar besaran alokasi anggaran, serta urgensi program kegiatan pembangunan yang harus diprioritaskan dalam Dokumen Rancangan APBK-P Banda Aceh Tahun 2022 pada masing-masing SKPK di jajaran Pemko Banda Aceh.
