APJN.NET-BANDA ACEH-Kepemimpinan gelombang pertama Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki tidak akan berjalan maksimal untuk membenahi Aceh jika tetap mempertahankan wajah-wajah lama di birokrasi pemerintahan.
Untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan Aceh, langkah paling penting harus berani dilakukan oleh Pj Gubernur dalam 3(tiga bulan pertama ini adalah bagaimana melakukan pembenahan birokrasi di Aceh sehingga dapat mengoptimalkan pelayanan masyarakat dan visi misi yang telah ditetapkan.
“Jika tidak segera dilakukan penyegaran SKPA, maka harapan besar rakyat terhadap kepemimpinan Pj Gubernur Aceh juga akan dongeng menjelang tidur hingga habis masa jabatannya,”ungkap ketua Forum Muda Inspiratif Aceh (ForMIA), Ahyadin Anshar kepada media, Minggu, (11/9/2022).
Menurut Ahyadin, pembenahan tata kelola birokrasi adalah langkah kongkret yang oenting dilakukan. Pelaksanaan rotasi dan mutasi harus segera dilakukan untuk penyegaran dan mengoptimalkan kinerja SKPA dalam mencapai visi dan misi pemerintahan.
“Sungguh sangat miris kita lihat, ada kepala SKPA yang jabatannya sudah 5 tahun, ada yang sudah 7 tahun namun tak unjung diakukan penyegaran. Padahal secara aturan mutasi dan rotasi SKPA itu sah-sah saja dilakukan oleh Penjabat Gubernur Aceh dengan catatan mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri dan KASN,” jelasnya.
Pihaknya juga meyakini, mendagri dan KASN tidak akan menghambat proses penyegaran SKPA, apalagi jika SKPA tersebut sudah terlalu lama diduduki sehingga perlu penyegaran demi memaksimalkan kinerja pemerintahan.
