Dia mengatakan Wali Nanggroe yang ditunjuk sangat tidak lazim cara pemilihannya, apalagi ditetapkan sebagai Wali Nanggroe seumur hidup.
“Dan ini sangat tidak wajar serta mencoreng demokrasi,” jelasnya.
Selain itu sebut Syehky, Wali juga disebut sangat tidak adil dalam melaksanakan tugasnya karena bersifat kelompok dalam menjalankan fungsinya bahkan bisa disebut Wali hanya untuk kalangan PA dan KPA.
Sementara untuk rakyat Aceh sendiri dianggap tidak pernah ada. “Rakyat Aceh bukan hanya terdiri dari orang orang PA dan KPA saja,” tandasnya.
Dikatakan tujuan pergerakan ini murni didasari keinginan masyarakat, bukan keinginan menyediakan sosok pengganti Wali.
Persoalannya ganti mengganti itu bukan ranahnya masyarakat, oleh karena masyarakat tidak memiliki kewenangan dan kapasitas untuk mengangkat dan menunjuk Wali.
“Tugas kita sebagai rakyat hanya menurunkan Wali yang dianggap tidak adil dan tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Artinya, setelah kita menurunkan, biarlah mereka yang menentukan siapakah wali yang mampu dan adil dalam bertindak,” jelasnya.
Intinya, sebut Syehky bahwa dibalik pergerakan ini semua tidak sedikitpun ada unsur politik karena itu ada pada jalurnya masing masing, yakni partai politik.
Pergerakan ini murni atas kehendak rakyat Aceh yang selama ini harapannya tidak pernah terakomodir terhadap orang orang yang ada didalam pergerakan politik yang seharusnya dilakukan untuk kepentingan rakyat.
Meskipun dia menyadari, bahwa banyak orang orang diluar sana yang mengatakan bahwa aksi yang akan dilakukannya ini ditunggangi oleh orang orang yang secara tertentu memiliki kepentingan pribadi atas dirinya.
