Namun, apa hendak dikata untuk program kerakyatan Pj Walikota lebih memilih menghentikan semua anggaran dan tak mengizinkan adanya SPD.
“Anggaran program-program kerakyatan seakan sengaja dikunci dengan dalih penghematan, sementara untuk yang tak ada manfaatnya terhadap rakyat justru diprioritaskan. Perlu kami ingatkan kepada Pj Walikota bahwa menghambat program kerakyatan adalah bentuk kezaliman, untuk itu segeralah perhatikan rakyat karena itu lebih utama ketimbang seremonial-seremonial pencitraan yang sudah hambar adanya,” tegasnya.
Disamping itu, program-program mubazir seperti bagi-bagi bendera dan seterusnya yang tak ada outputnya harus ditiadakan. Jangan sampai malah Pj Walikota yang menjadi pelopor non inovatif untuk kegiatan non kerakyatan. Ironisnya lagi Pj Walikita justru lebih berkenan untuk menghabiskan anggaran untuk mengirim banyak pejabat pemko jalan-jalan ikut acara Apeksi ke Padang, sungguh hal yang memilukan hati rakyat.
“Perlu kita ingatkan Pj Walikota satu ayat saja, Innal Mubazzirina kana ikhwanasy syayathin (sesungguhnya mubazir itu adalah temannya syaiton). Pak Pj Walikota yang selama ini terlihat taat kita yakini tak akan menghamburkan anggaran untuk hal yang mubazir, apalagi kas daerah harus terus distabilkan,” tutupnya.[rd/ril]
