SKPK Tiarap, Program Kerakyatan Macet Total
APJN.NET- BANDA ACEH– Kebijakan Pj Walikota untuk memangkas Anggaran Program Pemerintahan juga bukanlah solusi kongkret untuk mengstabilkan keuangan, jika pendapatan asli daerah tidak dapat di maksimalkan.
“Apabila program disahkan DPRK Tahun Anggaran 2021 tidak dijalankan sama saja dengan membohongi rakyat, apalagi program pembangunan yang sesuai dengan RPJM dan sudah ditunggu-tunggu masyarakat,” ungkap koordinator Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Untuk Rakyat (GeMPUR), Asrinaldi Senin 8 Agustus 2022.
Menurutnya, kondisi pandemi saat ini sudah jauh membaik dari sebelumnya, sehingga menjadi peluang untuk meningkatkan PAD. Terlebih lagi, sumber PAD Banda Aceh seperti perhotelan, dan sebagainya sudah kembali beraktivitas seperti sediakala. “Pada dasarnya, akar persoalan yang menyebabnya kurangnya anggaran di kota Banda Aceh yakni penurunan PAD yang disebabkan oleh pandemi covid-19, sehingga sumber PAD tak mungkin dimaksimalkan. Saat ini kondisi sudah mulai stabil dan ini peluang untuk mengejar target PAD agar stabilitas keuangan daerah membaik,” jelasnya.
Di samping itu pihaknya juga menilai Pj Walkkota perlu merealisasikan komitmen DPRK untuk memangkas program pokirnya, meminimalisir alokasi reses hingga operasionalnya. “Pj Walikota harus membantu anggota legislatif untuk memangkas anggaran pokir dan anggaran lainnya sebagaimana diucapkan DPRK sebagai bentuk komitmennya demi stabilitas keuangan daerah. Pj Walikota harus membantu para wakil rakyat untuk mewujudkan komitmennya tersebut,”jelasnya
