Fazlan juga meminta agar DPRA maupun TAPA termasuk Sekda untuk lebih fokus menuntaskan pembahasan APBA Perubahan 2022.
” Apalagi ada yang aneh dalam perhitungan Silpa Anggaran 2021 yang harus dibahas di APBA 2022. Nominal Silpa APBA T.A. 2021 yang dilaporkan TAPA ke DPRA hanya tersisa sebesar Rp 544 M, sementara pada LKPJ anggaran 2021 yang dilaporkan Gubernur Aceh sebesar Rp. 3,9 T. Apakah benar ada kesalahan perhitungan atau memang ada anggaran Silpa 2021 yang digunakan tanpa melalui pembahasan APBA perubahan T.A 2022. Hal ini lebih penting diperjelas kepada masyarakat ketimbang saling serang yang menimbulkan kegaduhan,” lanjutnya.
Secara kongkret, kata Fazlan, eksekutif dan legislatif Aceh dituntut untuk tidak heboh dengan persoalan copot mencopot, endus mengendus.
“Lebih penting jelaskan ke masyarakat Aceh berapa sebenarnya sisa ril Silpa 2021, lalu kemana digunakan selebihnya. Misalkan, ada khabar digunakan untuk penyertaan modal ke Bank Aceh Syariah Rp 500 M, ke BPR Mustaqim 125 M, lalu masih ada lagi utang JKA Rp 750 M. Jadi lebih penting persoalan itu yang dipaparkan ke publik secara transparan, apa yang sebenarnya terjadi sehingga sisa Silpa T.A. 2021 hanya tinggal Rp544 M, seperti laporan TAPA ke Banggar,”jelasnya.
Kedua belah pihak diminta untuk menghentikan semua sandiwara dan skenario tak penting dan fokus untuk bekerja sesuai amanah tupoksinya masing-masing. Jangan sampai dari dulu hingga sekarang drama saling serang antara eksekutif kembali dan terus berlanjut.
Ini tentunya akan merugikan rakyat Aceh. Sekali lagi kita tegaskan kepada pihak Sekda Cs dan DPRA stop kegaduhan dan kembalilah maksimal bekerja agar Aceh tak terjebak di lobang yang sama dan terus menerus menjadi momok disharmonisasi eksekutif dan legislatif seperti yang terjadi sebelumnya.
