Kurniawan, menambahkan bahwa kegiatan PKMBP itu dilaksanakan bertahap dengan sejumlah rangkaian, dimulai dari melakukan konsolidasi dan diskusi /tampung pendapat awal dengan sejumlah instansi dan badan vertikal serta stakeholder terkait lainnya di Aceh, seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh, dan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) wilayah Aceh, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus pada isu lingkungan hidup, kehutanan, dan satwa liar dengan melibatkan sejumlah akademisi dari Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Pante Kulu, dan akademisi dari Universitas Syiah Kuala (USK).
Sementara itu, Rosmawati juga menjelaskan bahwa Tim PKMBP Universitas Syiah Kuala (USK) telah melakukan monitoring terkait dampak konflik satwa liar terhadap masyarakat di dua kabupaten /kota di Aceh yang dinilai rentan, yakni Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Nagan Raya.
Rosmawati menyebut pihaknya juga menggelar Tampung Dengar Pendapat (TDP) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang merupakan salah satu dari sejumlah rangkaian kegiatan PKMBP yang dilaksanakan oleh Tim PKMBP dari USK.
Dalam kegiatan tersebut dihadiri 15 narasumber penting dari sejumlah stakeholder di Aceh, baik badan vertikal maupun non vertikal, seperti Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), serta sejumlah biro dari lingkungan Setda Aceh, diantaranya Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Wilayah Aceh diwakili Tutia Rahmi, Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Aceh, Daniel Arca, AKS, MSi, Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh, Nopi Ariansyah, Sub Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA), Perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) diwakili oleh Kasi Kesiapsiagaan, Fazli, dan Perwakilan Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Aceh.
