“Kemudian ingin mendapatkan informasi mengenai perkembangan dan tantangan penyaluran DAU, kemudian ingin memperoleh masukan dan kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan UU tersebut khususnya mengenai DAU,” kata Haji Uma.
Dia berharap dengan kunjungan itu dapat melakukan indetivikasi permasalahan dalam pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2021 Tentang APBN Tahun 2022.
Kemudian mendorong pemerintah pusat dan daerah dan stakholder dapat segera menyelesaikan permasalahan terkait penyaluran DAU. “Kemudian merekomendasi bagi pemerintah pusat dan stakholder terkait dalam hal percepatan penyaluran DAU,” tutur Haji Umar. [Rd]
