Orang lokal tidak pernah diberikan kesempatan dan peluang bertugas di luar Aceh Jaya.
“Sementara sosok luar, ditugasi terus diberi kesempatan bercokol ke mari.” Diapun mempertanyakan di mana hati legislatif diberi Penjawantahan Rakyat.
Namun, saat memberikan kebijakan justeru menjadi terompet dari orang luar untuk ‘menggoalkan’ konsep orang luar ke dalam tatatan perpolitikan lokal.
“Menurut saya, ‘pecundang-pecundang’ di tubuh DPRK Aceh Jaya sedang mempermainkan politik jual “kucing dalam karung,” Suara kucing semua mengeong, tapi masyarakat tidak mengetahui kucing siapa, warna apa, yang terima, beli dari juragan yang sedang berbungkus dengan jala itu,” imbuh Adnan.
Artinya, praktek itu sudah tahu ke mana arahnya. Dalam sistem perpolitikan orde baru juga sudah biasa digelar teori ‘politik boh labu’ dalam sistim penjaringan hingga penyaringan angka satu.
“Belum tentu tidak, dan saya cenderung yakin, pengusungan tiga calon PJ Aceh Jaya ini untuk pratik politik pasangan ‘boh lalu’ tandas Deklarator Aceh Jaya tersebut. Mengungkapkan, dua calon lokal dan putra daerah asli dan ada yang ayahnya salah seorang pejuang pemekaran Aceh Jaya pasti akan dijadikan ‘boh labu’ walau bobot dan bibitnya tidak diragukan lagi.
“Namun SK-nya kelak, tetap figur karbitan dititipkan melalui kaki tangan para pecundang-pecudangnya. Apakah itu bukan pengkhiatan terhadap rakyat ? ungkap Adnan bertanya.
Jangan biarkan rakyat Aceh Jaya ‘meudarah Atee’ dan jangan salahkan rakyat, jika nantinya mereka bergolak memperlihatkan taji melalui “Power people-nya,” tegas Dosen Senior Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Iskandar Muda Aceh itu.[Rd]
