Dalam kepemimpinan di tingkat desa jangan menganut filosofi patah arang, namun polanya harus lentur dalam kebijakan, sebaliknya dalam menjalan tugas dan mekanisme administrasi serta keuangannya sedikitpun jangan melenceng dari peraturan dan perundang-undangannya. Jika tidak, maka akan ruwet tidak mustahil harus masuk kerangkeng.
Pola pembangunan yang diterapkan di Desa Lembang tidak saja bergantung pada sumber anggaran negara semata, melainkan bisa melobi sumber dari pihak ketiga atau luar negeri seperti emiral Arab, dalam pembangunan untuk pembangunan rumah ibadah.
Kelancaran dalam pengelolaan administrasi dan keuangan desa itu tergantung pada peran jitu seorang Sekdes dan kaurnya.
“Dalam pengelolaan keuangan negara hati-hati lho, sekarang penyalah gunaan dana desa itu langsung bisa diperiksa dan diciduk KPK,” ujar kades teladan yang pernah menerima penghargaan se Provinsi Jawa Barat ini mengingatkan.
Untuk itu katanya lagi, berikan wewenang penuh kepada Sekdes dan Kasi Urusan (Kaur) keuangan. Kalau para kades ikut mengurus adminitrasi-keuangan, kapan melayani problema masyarakat? Apalagi kalau seorang kades harus mengurus Surat Perintah Jalan(SPJ) segala. Tapi perankan semua pihak dan seluruh unsur hingga para Kepala Dusun (Kadus). [Adnan NS/rd]
