Sementara dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh 2021 menyebutkan bahwa sejak tahun 2009-2022 KIA Ladong sudah menghabiskan anggaran 154 Milyar.
Rakyat tidak bangga kepada Gubernur Aceh yang gagal
Padahal programnya menjadi skala periotas, sampai mencari investor ke berbagai penjuru dunia.
“Namun hasil dari kunjungan nihil, hampa, basa basi saja, tanpa realisasi dan realita, dan kesannya tak lebih seperti bertamasya, tanpa hasil yang di bawa, lagi-lagi hanya segudang MOU saja,” ujarnya.
“Sudah 154 Milyar dihabiskan, namun tidak ada industri, yang ada hanya
pagar lokasi, dan gedung kosong saja. Malah ironisnya lagi hasil temuan pansus DPRA cuma penjual air tebu dan air kelapa, sungguh ironis.
Dengan kondisi KIA seperti itu, kata Usman, bagaimana bisa pemerintah membuka lapangan kerja?
KIA Ladong saja sudah sangat menderita tanpa ada industri, parahnya lagi ada anak negeri mau berinvestasi dan membuka kantor di KIA, namun tak bertahan lama juga harus keluar dari KIA, akibat berjelimit birokrasi dan infrastruktur dasar yang tidak beres.
Pertanyaannya apa yang bisa dilakukan pansus DPRA, apakah hanya sebatas protes saja, atau menolak LKPJ ?
Jika menolak apa konsekwensi yang harus dilakukan pemerintah Aceh? Atau melanjutkan Kawasan Industri Aceh di Ladong dengan mendorong pemerintah Aceh menyelesaikan masalah pada Pj Gubernur Aceh selanjutnya, dengan memperketat pengawasan dan mendorong segerakan menghadirkan investor.
Gagalnya mendatangkan para investor oleh pemerintah Aceh dibawah Gubernur Aceh Nova Iriansyah yang hanya menjalankan program Aceh Hebat, membuat Aceh tak bisa keluar dari kemiskinan dan pengangguran sampai Nova habis masa jabatan.
