Nantinya, setelah posisi keuangan semuanya menjadi jelas, barulah kegiatan belanja daerah akan dilaksanakan kembali demi kelancaran pembangunan kota dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Langkah ini menurut Ramza bukanlah untuk menghambat pembangunan, tetapi pansus perlu bekerja terlebih dahulu untuk menjelaskan posisi keuangan daerah.
“Yang akan kami lakukan adalah mendata kembali kemampuan pendapatan riil yang akan diperoleh dari berbagai sumber dan kemudian mendata berapa kebutuhan belanja operasional dan paket-paket kegiatan yang telah dilaksanakan hingga saat ini,” ujarnya.
Jika ini tidak dilakukan dan apabila hingga akhir tahun nanti persoalan utang ini belum juga tuntas, sasaran kesalahan pasti akan ditujukan kepada dewan sebab pejabat yang baru tidak mungkin disalahkan karena baru menjabat.
“Oleh karena itulah kami ingin Wali Kota dan BPKK harus transparan dalam persoalan hutang ini,” ungkap Ramza secara kritis.[rd]
