Masih kata Hasbar Kuba, pada dasarnya sipil atau militer tidak ada jaminan akan berdampak signifikan terhadap ekonomi Aceh, kecuali Pj. Gubernur yang ditunjuk memiliki visi, konsep dan mengerti kondisi riil masyarakat Aceh.
“Memang tidak ada keharusan Pj. Gubernur Aceh harus orang Aceh, namun alangkah lebih bijaknya jika ada orang Aceh karena lebih memahami kondisi riil Aceh, apalagi jika sosok tersebut orang lapangan yang mengerti kondisi dan memiliki visi untuk membangun sektor ekonomi Aceh.
“Jika yang diamanahkan presiden untuk Pj Gubernur Aceh adalah orang Aceh yang tepat, itu akan jadi bonus tersendiri bagi masyarakat Aceh dari presiden,” ucapnya.
Menurut Kuba, adanya upaya lobi-lobi untuk orang luar Aceh atau lobi agar kalangan militer maupun sipil itu sah-sah saja, namun juga kalau terlalu berlebihan memaksa pihak luar itu juga tak elok.
“Aceh punya banyak tokoh yang mampu mengemban amanah untuk perpanjangan tangan presiden di Aceh. Kita yakin dan percaya, Pak presiden Jokowi yang pernah lama tinggal di Aceh paham betul siapa sosok yang dibutuhkan dan tepat bagi masyarakat Aceh. Bisa saja presiden dengan kebijaksanaannya memberikan bonus kepada masyarakat Aceh menunjuk sosok yang berasal dari sipil, orang Aceh yang memahami betul pengelolaan/manajemen konflik, lahir bahkan day to day di Aceh sehingga memahami karakter masyarakat Aceh dan memiliki visi serta konsep untuk membangun ekonomi Aceh.
Intinya, semua kebijakan dan kebijaksanaan presiden tentunya kita harapkan yang terbaik, dan beliau pastinya sangat paham tentang Aceh yang merupakan kampung halaman keduanya,” tutup Hasbar.
