APJN.NET -BANDA ACEH – Munculnya polemik tolak tarik terkait calon Pj Gubernur Aceh yang tepat akhir-akhir ini apakah dari kalangan sipil atau militer dari orang Aceh atau luar Aceh semakin menarik tentunya. Adanya perdebatan di media-media terkait hal tersebut hanya sebatas narasi bahkan terkesan memaksakan kehendak.
“Sebenarnya jika bicara dari sipil atau militer, tentunya kita harus mendukung pernyataan presiden pada 19 januari 2022 silam yang menegaskan bahwa “Pejabat TNI-Polri aktif tidak mungkin menjadi penjabat kepala daerah tingkat I (Gubernur), UU-nya tidak memungkinkan”.
Dari hal tersebut tentunya masih ada peluang TNI Polri aktif untuk menjabat dengan cara dinon-aktifkan, namun kemungkinan itu relatif kecil dan kesannya terlalu memaksakan kehendak sehingga mengabaikan kebijaksanaan yang telah dibuat oleh presiden,” ungkap Sekretaris Umum PW SEMMI Aceh, Muhammad Hasbar kepada media, Rabu malam (6/04/2021).
Menurut Hasbar, pada dasarnya tidak ada istilah dikotomi sipil dan militer, hanya saja kebijakan dan kebijaksanaan presiden tentunya harus di dukung secara seksama tanpa terkecuali untuk Aceh.
“Justeru karena kondisi keamanan Aceh pada dasarnya baik-baik saja, maka tidak ada keharusan dikhususkan untuk Aceh harus dari militer, bahkan jika melihat dari kondisi sebelumnya pasca damai, pihak sipil yang ditunjuk sebagai Pj Gubernur Aceh seperti Dr Mustafa Abu Bakar dan Ir Tarmizi Karim juga mampu membuat stabilitas keamanan Aceh tetap aman dan kedamaian Aceh dirawat.
Jadi, bukan persoalan dikotomi tapi bukan pula keharusan dari militer yang dipaksakan, sementara kebijaksanaan presiden sudah sangat jelas. Karena Aceh bukan daerah darurat militer, sah-sah saja jika Presiden menunjuk Pj Gubernur dari kalangan sipil, namun juga alangkah lebih bijaksananya jika dari kalangan sipil yang memiliki kemampuan manajemen konflik, sehingga benih-benih konflik pun dapat terminimalisir,”jelasnya.
