Farid juga menyatakan bahwa personil pemadam kebakaran harus mendapatkan proteksi yang maksimal saat bertugas dengan tersedianya peralatan pelindung yang cukup. Ini sangat penting diperhatikan. Dari penjelasan DPKP, mereka hanya memiliki dua unit baju yang tahan api.
“Keselamatan personil damkar dalam menjalankan tugas harus menjadi prioritas utama. Sebab mereka mempertaruhkan nyawanya dalam bertugas. Karena itu personil damkar harus memperoleh pelatihan yang standar dan dilengkapi dengan peralatan yang sangat memadai, agar benar-benar terproteksi keselamatannya,” tegas Farid.
Di samping itu kata Farid, untuk ke depan pemko melalui Dinas PUPR juga perlu mengevaluasi ketika menerbitkan izin mendirikan bangunan atau IMB, harus ada perhitungan atau analisis manajemen risiko bencana seperti jika terjadi kebakaran, bencana atau kondisi emergency lainnya.
Karena itu pihaknya juga meminta kepada dinas terkait untuk segera menyurati kantor-kantor pemerintah, fasilitas publik dan juga pemilik pusat pembelanjaan, swalayan ataupun pasar untuk melakukan upaya preventif terhadap bencana yang kejadiannya tidak bisa diprediksi.
“Kita berharap pemko segera melakukan evaluasi dari peristiwa kebakaran tersebut, baik itu armada damkar maupun peralatan yang dimiliki, SDM personil dan peningkatan kapasitas personil. Sehingga ke depannya pemerintah akan lebih siap untuk mengantisipasi dan menanggulangi kebakaran dan bencana lainnya,” tutur Farid.
Hal serupa juga disampaikan Wakil Ketua DPRK, Usman, ia meminta agar DPKP untuk melakukan pengecekan ke semua kantor pemerintah, fasilitas publik, gedung dan pusat perbelanjaan agar dipastikan sudah dipasang alat racun api (APAR). Pihaknya juga berharap instansi terkait kepada pemadam untuk melakukan pengecekan akses masuk ke kawasan pertokoan dan pasar, sehingga jika terjadi kebakaran bisa cepat diatasi karena lancarnya mobilitas armada Damkar.
