” Memang mereka pegawai kontrak dan bakti, tapi apa pantas sebulan cuma dapat gaji ratusan ribu, bisa buat apa segitu? Sementara tenaga mereka dipakai sedemikian rupa siang dan malam, tentunya cara pandang pemerintah dalam hal menghargai profesi ini patut dipertanyakan,” ujar Ketua Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Provinsi Aceh tersebut.
Dia mengaku heran atas alasan pemerintah soal kekurangan anggaran untuk menggaji para nakes tersebut, sebab sudah menjadi rahasia umum, jika dicurigai banyak proyek dan program – program lainnya yang justru kebanjiran anggaran seperti berbagai program Bimtek ke luar daerah.
” Heran aja kita, buat hal lain ada duitnya, proyek ini – proyek itu, bahkan Bimtek ke luar daerah miliaran duitnya ada, padahal kita belum tahu hasilnya itu apa? nah ini buat yang memang jelas – jelas penting, anggarannya kurang? gaji perawat ratusan ribu, gaji dan tunjangan pejabat jutaan, bahkan puluhan juta, apa itu adil?” ketus putera Idi Rayeuk tersebut.
Dia meminta pemerintah tidak menganggap enteng upah murah kepada para nakes di Aceh Timur, karena menurut Ronny, hal itu bisa berdampak luas, terutama pada kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
Dikatakannya, apa pun alasannya pemerintah mesti kerja keras memperjuangkan ini, agar mereka bisa digaji sesuai dengan jasanya.
“Kalau mereka digaji segitu, tentunya jadi gak semangat, dan kualitas pelayanan bisa terganggu, lantas kalau seandainya nanti mereka ngambek gimana, siapa yang mau rawat pasien, apa para pejabat? kan efeknya masyarakat juga yang bakal dirugikan,” cetusnya.
