Dalam laporan aduan yang di sampaikan kepada Ombudsman tersebut Safar juga menyertakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34-4791 tahun 2016 tentang Pembatalan beberapa ketentuan dari Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh, dan surat balasan dari Mendagri yang di layangkan YARA beberapa waktu lalu.
“Kami menilai, Mendagri telah melakukan maladministrasi, oleh karena itu, kami melaporkan ini ke Ombudsman RI agar di periksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tutup Safar di usai menyerahkan laporan di Kantor Ombudsman di Jakarta.[]
