Konon dia bicara tentang hasil evaluasi yang harus disampaikan secara untuh kepada masyarakat, malah memberikan ultimatum dan pola komunikasin yang bertolak belakang dengan fungsi Pendidikan itu sendiri.
Bahasa birokrasi dan pendekatan struktural ini akan menimbulkan resistensi dari masyarakat luas atau dikalangan internal. Seharusnya kadis menggunakan pendekatan kultural dan pendekatan moral, komunikasi yang menyejukkan untuk keberhasilan vaksinasi peserta didik. Bukan mengunakan bahasa-bahasa kekuasaan dan menunjukkan arogansi. Logika statemen kadis adalah kalau Kepsek mundur maka siswa keluar dari sekolah, kalau terkendala vaksin?
Dia sebagai Kepala Dinas Pendidikan menjadi tolak ukur bagaimana Pendidikan di Aceh. Mas Mentri berbicara bagaimana Pendidikan karakter, merdeka belajar. Kalau karakter dan perspektif Kadisdik Aceh Arogan, bisa kita bayangkan bagaimana sistem Pendidikan di Aceh diberlansungkan.
Kalau kita mau jujur, ASN saja belum 100% di vaksin. Kita setuju vaksin dan ini bentuk ikhtiar bagaimana negara menyelamatkan rakyat, menyelamatkan masyarakatnya. Tetapi pola komunikasinya yang harus diganti. Presiden sudah sangat humanis menyampaikan pesan-pesan pentingnya vaksinasi tapi sepertinya gagal diterjemahkan oleh birokrasi tingkat bawah, salah satunya ya Kadisdik Aceh.
Harapan saya, Gubernur harus mengevaluasi pejabat-pejabat yang menggunakan komunikasi buruk seperti ini. Sudah tidak saatnya lagi pejabat menunjukan hegemoni di ruang publik. Tutup Yulfan, yang dulunya pernah menjadi Koordinator Presedium Kesatuan Aksi Pelajar Aceh (KAPA), organisasi buffer yang fokus dengan isu-isu Dunia Pendidikan Aceh di masa konflik.[*]
