APJN.NET – BANDA ACEH – Puluhan Kader Dan Simpatisan DPC PPP Aceh Gelar Orasi dan Aksi Pendudukan Kantor DPW PPP Aceh jalan Syiah Kuala, Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh.
Hal tersebut dilakukan atas ketidakjelasan penerbitan SK DPW PPP Aceh yang hingga kini juga belum ada keputusan yang mengikat sehubungan dengan telah dilaksanakan Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW PPP Aceh pada 28-29 Mei 2021 lalu di Banda Aceh.
Demikian pernyataan sikap tertulis yang disampaikan koordinator Saiful Haris Harahas, didampingi sejumlah DPC Se Aceh, Senin, [13/09/2021].
Selanjutnya dalam orasinya dia menegaskan sebagaimana telah diterbitkannya SK penetapan ketua DPW PPP Aceh periode 2021-2026, dalam Peraturan Organisasi (PO) tentang pelaksanaan musyawarah wilayah, tim formatur terpilih memiliki waktu paling lama 20 hari kerja setelah Muswil, untuk menyusun dan mengajukan pengesahan pengurus harian DPW dan jajarannya.
Lanjutnya, disinyalir berlarutnya penerbitan SK ketua DPW PPP Aceh karena adanya kepentingan elit DPW dan DPP PPP.
Jelasnya, menyebutkan tim formatur tersebut masing masing diisi oleh Muzakir, sebagai Ketua DPC PPP Aceh Tenggara, Musannif, Ketua DPC PPP Aceh Besar, Zainuddin Iba, Ketua DPC PPP Aceh Utara, dan Muzanni Ketua DPC PPP Aceh Jaya.
“Mereka berempat memutuskan untuk mencalonkan, memilih dan mendukung Anwar Idris sebagai ketua DPW PPP Aceh periode 2021-2026,” terangnya.
Sementara dua formatur lainnya, Daifunnas, Ketua DPC PPP Aceh Selatan, dan Amri M Ali, mantan Ketua DPW PPP Aceh, memutuskan untuk mencalonkan memilih dan mendukung, Amri M Ali sebagai ketua.
Menurutnya, ada empat orang formatur mendukung, Anwar Idris, dan dua formatur lainnya mendukung, Amri M Ali.
Diketahui, ketika proses musyawarah dan mufakat tidak menemukan kata “Aamiin” yang sama, artinya tidak tercapai kesepakatan yang konkrit. Maka, proses voting boleh dilakukan. Namun aneh rasanya, jika DPP PPP menafikan itu, bila tidak ada muatan kepentingan elit DPW dan DPP didalamnya.
“Maka, oleh karena itu kami segenap para kader dan simpatisan PPP Aceh, mendasak DPP agar segera menerbitkan SK penetapan ketua DPW PPP Aceh sebagaimana dukungan dan pilihan dan mayoritas tim formatur, Anwar Idris sebagai ketua DPW PPP Aceh 2021-2026,” tegasnya.
Lebih lanjut, ujarnya sebagaimana diketahui, Muswil adalah musyawarah tertinggi ditingkat wilayah sekaligus menyatakan bahwa keputusan Muswil adalah keputusan tertinggi di wilayah.
Padahal jelas, Muswil DPW PPP Aceh telah menghasilkan keputusan penting terpilihnya tim format yang mana mereka dipilih oleh peserta Muswil melalui pemilihan tertutup.
“Dan kepada tim formatur juga diamanahkan untuk memilih calon ketua DPW, serta juga menyusun struktur susunan dan personalia pengurus harian dan para dewan majelis partai
Perlu diketahui, tambahnya langkah-langkah tersebut sudah dilakukan semuanya oleh tim formatur. “Mestinya, DPP PPP harus menerima susunan personalia tersebut,” tuturnya.
Oleh karenanya, ekses dari akibat dimolor-molorkannya waktu tersebut membuat terhambatnya pelaksanaan Muscab di 23 kabupaten/kota se-Aceh. “Dan tentu ini sangat merugikan partai, termasuk kami para kader dan simpatisan yang berada di bawah,” paparnya.
Selain itu, katanya jika tidak segera dilakukan konsolidasi partai, maka akan sangat sulit untuk bisa mendongkrak suara pada Pemilu 2024 mendatang.
“DPP PPP harus bisa untuk belajar serius mendengar aspirasi kader dan simpatisan di bawah. Pasang kuping dan buka mata, serta harus mampu untuk peka dan perduli terhadap suara kader,” ujarnya.
Sambungnya, PPP bukan milik DPP, apalagi ketua umum! Jangan sampai terjadi perpecahan di tubuh PPP Aceh jika tidak pantas disebut terjadinya dualisme kepemimpinan.Tentu kita semua tidak menginginkan perpecahan dan dualisme terjadi pada PPP Aceh. Sebab jika ini terjadi tentu akan sangat merugikan kita semua.
“Maka pada kesempatan ini, kami dengan berani dan tegas meminta kepada DPP PPP, terutama sekali kepada Ketua Umum Suharso Monoarfa dan Sekjend Arwani Thomafi, agar segera menerbitkan SK ketua DPW PPP Aceh sesuai pilihan mayoritas formatur kepada Anwar Idris,” tandasnya.
Pernyataan Sikap
Sementara itu dalam orasi tersebut, kader dan simpatisan PPP Aceh jelas akan menolak apabila SK yang diterbitkan DPP PPP berbeda dari apa yang dipilih oleh mayoritas tim formatur.
“Apabila DPP tidak mendengar aspirasi kader dan simpatisan, kami akan kembali menduduki kantor DPW PPP Aceh dalam jumlah yang lebih banyak lagi ,” ungkapnya, usai menyampaikan aspirasinya, demi PPP Aceh yang lebih baik kedepannya,” pungkas mantan wartawan itu. []
