Masih menurut Refan, selama ini Sekda Aceh terlalu banyak ngurus dan nimbrung pada urusan- urusan tak penting dan bukan tupoksinya, seperti ngurus persoalan dana desa. “Seharusnya dia lebih fokus memperhatikan manfaat dana APBA dan Otsus supaya uang rakyat itu benar-benar dirasakan oleh rakyat, bukan hilang “dihisap drakula” anggaran. Faktanya anggaran yang besar untuk Aceh justeru membuat Aceh berhasil menjadi daerah termiskin di Sumatera berulang kali. Ini bukti sekda Aceh Taqwallah tidak becus kelola anggaran Aceh. Jadi, tak ada alasan bagi Gubernur untuk mempertahankannya kecuali jika memang keduanya bersekongkol untuk memporak-porandakan pemerintahan Aceh,”tegasnya.
Sebenarnya, lanjut Refan, Miss komunikasi antara eksekutif dan legislatif yang berdampak kepada stabilitas politik dan pemerintahan Aceh juga tak terlepas dari ulah sekda, bahkan berulang kali DPRA merekomendasikan untuk pergantian sekda karena memang tak becus bekerja sesuai tupoksinya, bahkan cenderung menjadi sumber masalah.
“Jika mengacu pada pasal 18 Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2009 tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian sekretaris daerah Aceh dan sekretaris daerah Kabupaten/Kota di Aceh, pergantian Sekretaris Daerah hanya bisa dilakukan dalam waktu dua sampai dengan lima tahun sejak diangkat dalam jabatannya. Maka dihitung sejak 1 Agustus 2019 hingga 1 Agustus 2021 jabatan Taqwallah sebagai Sekda sudah lewat 2 (dua) tahun sehingga tidak ada larangan untuk diganti,”pungkasnya.[]
