Masih kata Hasbar, dikala fraksi PPP yang dulunya memilih tak mengikuti interpelasi dan kelanjutan angket sadar akan keinginan dan harapan rakyat serta kembali ke jalan yang benar. Dua anggota DPRA partai lainnya justru memilih tidak Istiqomah dengan sikap kritis sebelumnya. “Ini preseden buruk yang akan menjadi catatan hitam di hati rakyat Aceh,”katanya.
Menurutnya, mulai dari penggunaan dana refocusing covid-19 yang digunakan untuk kebutuhan diluar penanganan covid-19, banyaknya temuan kebijakan pemerintah Aceh yang menabrak aturan hingga berbagai polemik lainnya menunjukkan sangat pantas wakil rakyat bersuara lantang dan tegas.
“Mari kita berdo’a agar wakil rakyat dan partai politik tak berkhianat terhadap harapan rakyat dan dengan mudah dibeli dengan harga murah. Jika ini terjadi, maka akan jadi catatan miris rakyat Aceh ke depannya. Apalagi yang sering terjadi adalah lemahnya pengawasan DPRA sebagai wakil rakyat kerap terjadi karena insiden yang diakhibatkan oleh tidak istiqomahnya anggota DPRA dari fraksi tertentu,” tambah Hasbar.
Hasbar menilai pasca preseden buruk di pembahasan pertanggung jawaban Gubernur ini, maka kelanjutan hak angket akan semakin jauh api dari panggang. “Karena 2 fraksi partai yang dulunya inisiator interpelasi dan hak angket sudah lebih memilih menjadi pembela Gubernur, maka kelanjutan hak angket bisa jadi akan sangat sulit terwujud, karena quota yang dulunya kurang 5 orang untuk kelanjutan angket kini sudah berkurang lebih banyak. Intinya rakyat akan kembali diprank oleh sikap tak amanah dan istiomah para wakilnya,”tutup Hasbar.[]
