Masyarakat Aceh, lanjut Heri, akan mencatat setiap fraksi dan partai yang menyerahkan harga dirinya kepada eksekutif dengan mengabaikan kondisi dilema yang kini tengah dihadapi rakyat akhibat kebrobokan pengelolaan pemerintahan. “Fraksi yang dengan sengaja menerima pertanggungjawaban Gubernur karena deal tertentu dengan mengabaikan kondisi real rakyat Aceh saat ini, akan menoreh catatan hitam sebagai pengkhianat rakyat. Untuk itu, kita berharap wakil rakyat kita tetap mengedepankan akal sehat bukan kepentingan pribadi belaka dalam pandangan fraksi nantinya,”ucapnya.
DPRA, kata Heri, seharusnya bukan hanya menolak pertnggunggjawaban Gubernur, namun juga melanjutkan hak angket yang tertunda, serta melanjutkan kepada tahapan pemakzulan Gubernur Aceh Nova Iriansyah.
“Kita mendesak semua fraksi dan anggota DPRA untuk konsisten membela rakyat, melanjutkan hak angket hingga tuntas sebagai bukti nyata bahwa DPRA sedang tidak bersandiwara di hadapan rakyatnya,”tambahnya.
MPA secara tegas mendesak fraksi PPP, fraksi PKB/PDA, dan fraksi Demokrat untuk menyetujui kelanjutan hak angket, begitupun dengan anggota DPRA dari fraksi-fraksi yang telah menyetujui diharapkan Istiqomah dan tidak masuk angin. “Rakyat akan lihat fraksi dan anggota DPRA mana saja yang memilih membela rakyat dan melanjutkan hak angket, dan fraksi mana yang justru mengabaikan rakyat hanya karena kepentingan politik sesaatnya. Jangan sampai wakil rakyat dibeli dengan harga murah,”pungkasnya.[]
