Jangan sampai pansus kali ini juga, katanya lagi bernasib sama dengan pansus-pansus sebelumnya. “Jika sebagian hanya karena untuk membuka ruang negosiasi bukan atas dasar menjalankan fungsi pengawasan dewan, ya sudah bubarkan saja yang namanya pansus itu,” terangnya.
Pansus PBJ Sejauh Ini Dinilai Hanya Mendorong Percepatan Tender
Lebih lanjut, kata Delky saat ini publik tengah menunggu hasil kongkret dari kinerja pansus. “Kita tunggu saja nanti hasilnya, berani enggak diumumkan secara transparan dan terbuka kepada publik agar tak ada dusta antara wakil rakyat dan rakyatnya.
“Kita tantangin dech Pansus PBJ bongkar pelanggaran proses pengadaan barang dan jasa di ULP Aceh. Sekalian minta Pansus Surati lembaga berkompeten seperti BPKP dan LKPP untuk lakukan audit forensik pengadaan barang dan jasa di Aceh,” sebutnya.
Moga saja kita berharap, kisah pansus kali ini tidak seperti cerita interpelasi dan hak angket yang seakan mengisahkan perumpamaan politik yang dimainkan eksekutif dan legislatif Aceh selama ini seperti perumpamaan yang kita juga tak inginkan istilah seperti itu ‘Bagi Miie Wayang, bagi tikoh nyawong’ (bagi kucing bersenda, bagi tikus nyawa). Rakyat suarakan kebenaran, sementara ujung-ujungnya para petinggi legislatif dan eksekutif malah akhirnya bersandiwara dan rakyat tetap jadi korbannya.
“Semoga saja wakil rakyat kita di legislatif tidak termasuk ke dalam golongan Politisi kreuh-kreuh bu kraak, watee keunong ie, ka leumoh.” pungkas Delky Nofrizal Qutni, yang juga Ketua Yayasan Aceh Kreatif.[]
