“Namun, hal yang sangat memprihatinkan, di mata rakyat Aceh sepak terjang DPRA dan memperjuangkan aspirasi rakyat terkesan makin lemah dan Marwah DPRA semakin tergadaikan. Kita heran saja berulang kali DPRA mengaku diprank masih saja tak bersikap dengan jelas, justeru yang ada selama ini kan terkesan upaya-upaya semacam gertak sambal untuk negosiasi memuluskan pokir dan tambahan fasilitas belaka,”jelasnya.
Refan menyebutkan, kekurangan 5 orang untuk quorum paripurna pelaksanaan angket pada paripurna Oktober lalu tentunya menjadi catatan tersendiri di mata masyarakat Aceh dan berdampak kepada marwah DPRA sebagai lembaga legislatif yang semestinya tak dibungkam hanya karena pemberian fasilitas semata.
Kondisi saat ini, lanjut Refan, dengan berbagai fakta diatas, tentunya tidak alasan lagi bagi anggota DPRA maupun fraksi yang katanya perwakilan rakyat untuk tidak menghadiri dan menyetujui angket. “Jika ada anggota DPRA yang tidak sepakat dengan kelanjutan angket maka anggota DPRA /fraksi terkait telah berkhianat kepada rakyat dan rakyat berhak melabeli pengkhianat untuk anggota DPRA /fraksi maupun partainya. Jadi umumkan saja siapa-siapa dan dari partai mana yang tidak sepakat dengan kelanjutan angket, nanti biar rakyat yang menilainya,”tutup Refan.[*]
