Bahkan, kata Refan, terkait Kapal Aceh Hebat juga ditemukan masalah di lapangan yang disaksikan dan divideokan langsung masyarakat terkait kerusakan mesin hingga kebocoran atap. Begitu juga halnya dengan anggaran penanganan Covid-19 di Aceh, dimana temuan DPRA dalam pembahqasan LKPJ 2020 banyak dana refocusing di gunakan tidak untuk penanganan covid-19.
“Ini menunjukkan semua persoalan tersebut serius, juga materi interpelasi yang sempat rencananya diangketkan besar kemungkinan memang sangat kuat,”imbuhnya.
Kemudian, lanjut Refan, materi angket terkait Pergub stiker BBM, kendatipun sudah dicabut, namun malah menunjukkan memang kebijakan itu cenderung salah.
Tak hanya itu, persoalan status YA sebagai istri kedua Gubernur Nova yang sempat mencuat di sidang paripurna DPR Aceh juga semakin menunjukkan adanya kemungkinan benar. “Meskipun terakhir YA mengundurkan diri dari PNS, namun tidak menghilangkan indikasi pembohongan publik tentang status adanya istri kedua dan anaknya yang tidak tercantum dlam dokumen negara ketika pencalonan Gubernur,” jelas Refan.
Dia menambahkan, jika pun DPRA melanjutkan angket maka beberapa materi lainnya juga memungkinkan ditambahkan, misalkan temuan Silpa 3,5 Triliun lbih pada APBA 2020 dan sejumlah temuan pansus PBJ DPRA dan 96 temuan lebih BPK RI dari jumlah total 245 temuan BPK dalam audit LHP APBA T.A. 2020 tidak ditindak lanjuti hingga tempo waktu 60 hari sesuai UU No 15 Thun 2004 pasal 21 dan Perturan BPK RI no 2 Tahun 2017 pasal 5. Tak hanya itu, persoalan anggaran siluman berjudul Apendix Rp. 250 Milyar lebih dan skema pengalihan blok B yang sempat menuai protes juga dapat dibahas, jika DPRA serius melanjutkan angket.
