BANDA ACEH— Dalam rangka memantau tantangan pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mulai diberlakukan pada 2026, Tim Komisi III DPR RI melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Polda Aceh, Jumat, 10 April 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Presisi Polda Aceh tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI, Muhammad Rano Alfath, S.H., M.H., bersama rombongannya terdiri dari Irjen Pol. (Purn) Drs. Rikwanto, S.H., M.Hum, Mercy Chriesty Barends, S.T, Mangihut Sinaga, S.H., M.H, Drs. Bimantoro Wiyono, S.H, H. Teuku Ibrahim, S.E., M.M.
Kemudian yang hadir, yakni Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M. M, Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo, S.I.K, Kajati Aceh. Kepala BNNP Aceh, Irwasda Polda Aceh, Pejabat Utama Polda Aceh.,Para Kapolres/Ta Jajaran Polda Aceh, Para Kajari Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh, Direktur Utama PTPN IV.
Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pengawasan sekaligus evaluasi terhadap implementasi KUHP dan KUHAP yang baru, guna memastikan sistem penegakan hukum berjalan lebih adaptif, responsif, dan berkeadilan.
Dalam sambutannya, Ketua Tim Komisi III DPR RI, Muhammad Rano Alfath, menyampaikan bahwa pembaruan KUHP dan KUHAP merupakan langkah besar dalam reformasi hukum nasional. Namun demikian, ia menekankan bahwa implementasinya membutuhkan pemahaman yang mendalam dari seluruh aparat penegak hukum.
“KUHP dan KUHAP yang baru memuat banyak terobosan. Oleh karena itu, penerapannya tidak bisa dilakukan secara biasa. Dibutuhkan kehati-hatian, pemahaman yang utuh, serta pendekatan yang lebih humanis,” ujarnya.
