BANDA ACEH – Ternyata, menjadi anggota dewan itu bukan hanya tentang membuat kebijakan, tapi juga tentang mencari cara kreatif untuk mengalokasikan anggaran publikasi yang ‘mengagumkan’. Fauzan Adami dari SAPA mempertanyakan, apa yang membuat Rp4,5 miliar untuk publikasi itu sangat penting? Apakah ini semacam ‘bonus’ untuk meningkatkan citra anggota dewan?
SAPA menilai angka tersebut terlalu besar dan patut dipertanyakan. Tapi mungkin saja mereka hanya ingin memastikan bahwa nama-nama anggota dewan terpampang di berbagai media dengan biaya yang ‘terjangkau’?”
“Wah, wah, wah! DPRK Banda Aceh benar-benar tidak pelit-pelit dalam mengalokasikan anggaran untuk publikasi pokok-pokok pikiran (pokir) tahun 2025, Rp4,5 miliar!
Angka yang sangat besar untuk mempublikasikan karya-karya anggota dewan yang pastinya sangat inspiratif dan mencerahkan masyarakat. Tentu saja, tidak ada alasan untuk tidak transparan dalam penggunaan anggaran sebesar itu.
Fauzan Adami dari SAPA benar-benar tepat dalam meminta penjelasan tentang alokasi dana publikasi ini. Siapa tahu ada transaksi atau praktik jual beli pokir yang sedang berlangsung di DPRK Banda Aceh. Dan yang lebih menarik lagi, ada beberapa anggota dewan yang memiliki perusahaan pers sendiri. Apakah ini berarti mereka akan mengarahkan pokir publikasi ke media milik sendiri? Ah, tidak mungkin! Itu tidak akan pernah terjadi, kan?
SAPA juga telah melakukan investigasi dan menemukan bahwa ada 14 anggota DPRK Banda Aceh yang diduga mengarahkan pokir mereka ke kegiatan publikasi di sejumlah dinas. Dan rinciannya pun sangat menarik, mulai dari Dinas Kesehatan, sekitar Rp160 juta, Dinas Tenaga Kerja, Rp200 juta, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, sekitar Rp200 juta, Dinas Syariat Islam Rp400 juta, Dinas Pariwisata Rp800 juta, DP3AP2KB, sekitar Rp1,2 miliar hingga Dinas Perhubungan, mencapai Rp1,5 miliar.
Kita tunggu jawaban dari dinas terkait tentang siapa saja pemilik pokir dan media yang menerima kegiatan publikasi tersebut. Kami yakin mereka tidak akan takut untuk transparan jika tidak ada pelanggaran, kan?
Tapi jangan khawatir, Fauzan Adami sudah meminta dinas terkait untuk membuka data pokir secara terbuka. Karena, seperti yang kita tahu, transparansi itu sangat penting… kecuali jika ada yang ingin disembunyikan.
Dan mari kita lihat bagaimana dinas terkait akan merespons permintaan SAPA. Apakah mereka akan membuka data pokir secara transparan ataukah akan menjadi ‘rahasia’ lagi? Kita tunggu saja!” []
