Sekarang ini, bagaimana kinerja BPKS dalam memikul tugasnya, karena banyak sekali persoalan BPKS yang harus diselesaikan, mulai dari manajemen internal, investasi, koordinasi instansi terkait daerah, komunikasi dengan pemerintah pusat, dan berbagai persoalan lainnya. Sepertinya manajemen BPKS belum memperkuat komunikasi dengan pemerintah daerah, malah terkesan selama ini masih jalan sendiri-sendiri.
“Sebagai contoh, terkait percepatan pembangunan Pulau Aceh. Sepertinya BPKS belum ada master plant bersama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar,” tuturnya.
Tidak hanya itu, Usman juga mengungkapkan masalah lain yang mencuat di media, yaitu tentang pengelolaan aset BPKS berupa tanah, bangunan dan pelabuhan Balohan yang terkesan tidak terkelola dengan baik sehingga menuai berbagai masalah, hingga isu tentang aset tanah yang diperjual belikan, hingga pemutusan arus listrik pada bangunan gedung pelabuhan.
“Ini menandakan, bahwa pengelolaan aset belum beres. Seharusnya dalam kondisi pandemi Covid -19 ini, persoalan intenal dan aset mampu diselesaikan oleh manajemen pengelolaan aset dengan baik. Jangan sampai ada kesan, hanya mampu membangun tapi tidak mampu mengelolanya dengan baik.Sebagai lembaga BLU, BPKS seharusnya mendapatkan pemasukan,” ungkapnya.
Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apa saja kerja manajemen BPKS selama ini ?
Katanya, mau melakukan pembenahan, mana buktinya. Sudah setahun kok belum ada gebrakan apapun. “Gimana mau bicara pelabuhan standar internasional, kalau aset saja belum mampu diurus,” beber Usman.
