APJN.NET -BANDAACEH | Apa kabar manajemen Badan Pengusahaan Kawasan Bebas Sabang (BPKS) dibawah kepemimpinan Iskandar Zulkarnain ?
Pasalnya, setahun sudah berjalan, sejak dilantik pada bulan Agustus 2020 lalu, sepertinya manajemen BPKS belum ada terobosan kebijakan yang jitu sebagai upaya pembenahan manajemen internal yang berujung kepada percepatan pengembangan kawasan Sabang dan Pulo Aceh menjadi pelabuhan bebas dan parawisata bahari.
“Sepertinya reformasi manajemen internal tidak berjalan mulus, penempatan SDM belum sesuai dengan bidangnya, masih ada unsur nepotisme. Kepala BPKS terkesan otoriter dan beranggapan bahwa karyawan serta staf BPKS tidak mampu bekerja,” ungkap Usman Lamreung di Banda Aceh, Selasa, (3/8/2021)
Menurut Usman Lamreung, progres kinerja manajemen BPKS dinilai lambat termasuk reformasi internal yang sampai saat ini belum juga kelar hingga berpengaruh pada kinerja dan penyerapan program serta belum adanya master plant yang dilakukan hingga memperkuat MoU dengan beberapa perusahaan nasional.
“Malah yang ada, pengelolaan aset BPKS bermasalah. Itu artinya, manajemen BPKS patut diduga belum solid dan belum ada komitmen untuk melakukan pembenahan internal. Semenjak dilantik, BPKS minim akan terobosan juga belum ada tanda-tanda kinerja yang menggeliat,” ujar Usman.
Usman menuturkan, jika merujuk pada UU pendiriannya, BPKS mempunyai tugas khusus sebagai Badan Layanan Umum (BLU) untuk menghidupkan Free Port (Pelabuhan bebas) dan Free Trade Zone (Zona Perdagangan Bebas) di Sabang dan Pulau Aceh.
