Oleh sebab itulah, kata Suharyanto, pihaknya telah menyiapkan sejumlah program untuk mitigasi bencana di Aceh. Untuk tsunami, pihaknya akan membentuk pusat edukasi dan informasi untuk kesiagapan masyarakat. Pembentukan ini akan dilakukan melalui kerja sama dengan Pemerintah Jepang.
Selain itu, pihaknya juga akan membuat Early Warning System atau Sistem Peringatan Dini yang terkoneksi dengan Pusdalop daerah. Alat ini akan berfungsi untuk memberikan informasi lebih awal terkait potensi terjadinya bencana baik gempa, tsunami, banjir hingga gunung berapi.
“BNPB juga menyediakan bantuan sumur bor untuk daerah yang mengalami kekeringan, hal ini sekaligus untuk mengatasi gagal panen di persawahan,” kata Suharyanto.
Surharyanto mengatakan, pihaknya juga menyalurkan dana siap pakai untuk penanganan bencana di Aceh. Dari tahun 2021 hingga 2024 dana ini sudah disalurkan sebesar Rp16.011.843.000.
Sementara itu, dukungan logistik dan peralatan penanganan darurat juga diberikam untuk Aceh. Dari 2023 sampai 2025 totalnya sudah mencapai Rp32.605.251.274.
“Kami juga menyediakan dana hibah rehabilitasi dan rekontruksi pascabencana, tahun ini ada sembilan kabupaten/kota dan Pemerintah Aceh akan menerima dana tersebut, saat ini anggarannya sedang diproses di Kementerian Keuangan,” ujar Suharyanto.
Suharyanto pun mempersilahkan daerah lainnya untuk mengusulkan dana hibah rehabilitasi dan rekontruksi pascabencana. Ia pun memaparkan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkam dana tersebut.
Rakor tersebut diikuti jajaran Deputi di BNPB, unsur Forkopimda Aceh, seluruh Bupati dan Wali Kota se-Aceh, para Kepala SKPA, Kepala BPBD se-Aceh dan berbagai unsur lainnya. []
