“Dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat ada beberapa tahapan kegiatan yang dilaksanakan, antara lain meliputi penyediaan dan verifikasi data calon siswa dari keluarga miskin, perencanaan teknis pembangunan, pemenuhan kebutuhan guru, pengelolaan sekolah, dan sinergi antar lembaga pemerintah.
Rapat ini penting untuk memastikan program tepat sasaran dan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, saya berharap kepada semua kita untuk terlibat membantu dan munyukseskan program Bapak Presiden RI Prabowo Subianto,” paparnya.
Sedangkan, Jodi Frency Analis Kebijakan Ahli Madya Subdit Sosial dan Budaya Dit. SUPD Dirjen. Bina Bangda dalam laporannya menyampaikan adapun tujuan dan agenda rapat yang dilaksanakan ini adalah
menyelaraskan program.
“Rapat ini menjadi forum bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menyepakati langkah-langkah pelaksanaan program agar berjalan serentak dan efektif,” tuturnya.
“Dalam pelaksanaan program ini pihak BPS dalam program ini bertugas memverifikasi data calon siswa untuk memastikan mereka berasal dari keluarga miskin sesuai kriteria program perencanaan teknis, yaitu pembahasan mencakup teknis operasional, model pengelolaan, serta penentuan lokasi strategis untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Termasuk pemenuhan SDM oleh Kementerian PANRB, BKN, dan Kemendikdasmen mengawal pemenuhan kebutuhan guru. Kementerian lain mendukung aspek pendidikan karakter dan keagamaan. Sementara pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyediaan lokasi,” pungkasnya. []
