Sekjen Kemendagri tersebut turut memaparkan data realisasi belanja kabupaten/kota di Aceh yang dinilai masih bervariasi, dengan beberapa daerah menunjukkan belanja pegawai yang cukup tinggi. Ia menyoroti masih rendahnya alokasi anggaran untuk sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur di sejumlah kabupaten/kota.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmad Pambudy, menyampaikan bahwa Dana Otsus Aceh harus ditransformasikan dari peran penopang menjadi akselerator. Ia menekankan perlunya efisiensi belanja rutin, serta memfokuskan pada proyek-proyek terobosan bagi pertumbuhan riil. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan lebih kreatif dalam mengeksplorasi, mengoptimalkan, dan mensinergikan seluruh sumber pendanaan.
Menteri PPN/Kepala Bappenas juga menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi Aceh dapat dipercepat dengan beberapa kebijakan utama, yaitu percepatan eksploitasi blok migas di Selat Malaka; revitalisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun melalui hilirisasi migas dan CCS (Carbon Capture and Storage); revitalisasi KPBPB Sabang yang berdaya saing, berwawasan maritim, dan globally connected; pengembangan kepariwisataan berkualitas di Sabang, Banda Aceh, dan Danau Laut Tawar; serta peningkatan produktivitas kopi Gayo serta komoditas tanaman pangan potensial (padi, jagung, cokelat, kelapa, peternakan, dan hortikultura), guna mendukung pencapaian swasembada pangan dan pelaksanaan MBG. []
—
