Oleh karena itu, sambung Wagub, upaya memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan menjadi keharusan strategis. Dalam konteks inilah pertemuan ini menjadi sangat penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendesain program dan kebijakan yang mampu menjaga stabilitas harga di Aceh.
Dek Fadh menambahkan, isu yang tak kalah penting adalah transformasi digital, khususnya dalam mempercepat digitalisasi pendapatan daerah.l, katena kehidupan global telah berubah.
“Digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak. Melalui pendekatan digital, kita dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, serta membangun tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel,” sebut Wagub.
Hal ini menjadi fondasi bagi tumbuhnya kepercayaan publik dan kemandirian fiskal daerah. Dalam kaitan ini, Wagub mengapresiasi daerah-daerah yang telah melakukan terobosan dalam digitalisasi pajak dan retribusi, integrasi sistem dengan perbankan, serta optimalisasi pemanfaatan QRIS.
Namun demikian, sambung Wagub, pekerjaan rumah masih sangat banyak. Kolaborasi antar instansi dan pemanfaatan data belum sepenuhnya optimal.
“Karena itu, saya mendorong para kepala daerah untuk memberikan perhatian dan dukungan penuh terhadap perangkat daerah yang menangani urusan pendapatan agar mampu memimpin transformasi digital ini secara menyeluruh,” imbau Dek Fadh.
Sebagai panduan bersama, pada kesempatan tersebut Wagub kembali menegaskan beberapa poin penting sebagai arah kebijakan di masa mendatang, yaitu membangun dan memperkuat basis data Neraca Pangan Aceh yang akurat sebagai dasar kebijakan pengendalian inflasi.
