“Maka dengan Rp. 200 jutaan seharusnya sudah dapat membantu satu kelompok dengan kapasitas budidaya 600 ribu ekor seperti yang sedang dipraktekkan pada budidaya percontohan budidaya yang kini dipamerkan pemkab Aceh Selatan. Jadi dengan anggaran Rp. 1 Milyar setidaknya 5 kelompok budidaya dapat terbantu dalam rangka ketahanan pangan di masa pendemi covid-19 ini. Dan diyakini jumlah produksinya bisa 4-5 kali liat dari yang ada saat ini,” papar Rizal.
Rizal menyebutkan, penggunaan alokasi anggaran yang dikhusus untuk penanganan covid-19 seyogyanya digunakan sebaik mungkin dan harus bermanfaat kepada masyarakat banyak. “Pemkab semestinya menggunakan alokasi anggaran dengan seefesien mungkin untuk membantu lebih banyak masyarakat, sehingga dampaknya lebih dirasakan. Misalkan tahun ini Pemerintah mengalokasikan untuk budidaya udang vaname untuk 13 kecamatan dengan anggaran 8 kecamtan dengan pagu anggaran Rp. 829.400.000,-. Yang menerima manfaatkan relatif banyak. Kenapa untuk penggunaan DID khusus penanganan covid-19 justru hanya diberikan pada satu kelompok sebagai penerima manfaat, inikan ada sesuatu tentunya. Belum lagi sepertinya metode yang dijadikan contoh itu tidak diterapkan sistemnya pada bantuan ke masyarakat pada tahun 2021 ini. Ini menunjukkan bahwa yang dijadikan percontohan semacam tak patut dicontoh,” tambahnya.
Masih kata Rizal, dalam pemberian project percontohan Pemkab Aceh Selatan dinilai masih lumayan gagal. Mengingat anggaran modal yang digunakan relatif besar. “Semestinya secara umumnya yang dapat kita lihat diberbagai tempat dengan menggunakan sistem bioflok kolam bundar dengan masa panen yang relatif singkat hanya 2,5 – 3 bulan, justru back of periode (BEP) nya sudah terpenuhi. Sehingga secara jelas dapat dicontoh untuk dikembangkan oleh masyarakat,”jelasnya.
