Hal yang sama juga diungkapkan Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bireuen, Bahrul M Fazal. Ia meminta agar pangkalan gas elpiji 3 kg dialihkan ke Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di setiap desa.
Menurutnya, langkah ini penting untuk mengakhiri polemik distribusi gas elpiji subsidi yang kerap merugikan masyarakat.
Demikian juga yang diungkapkan salah satu Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Mj Thabari, ia mendesak Pj Gubernur Aceh dan DPRA untuk segera memanggil Pertamina terkait permasalahan distribusi gas LPG 3 kg yang selama ini dinilai tidak tepat sasaran.
Mereka meminta agar distribusi gas bersubsidi tersebut dialihkan ke Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di setiap desa masing-masing, guna memastikan gas tersebut sampai kepada masyarakat yang benar-benar berhak.
Menurut mahasiswa, permainan dalam distribusi gas sangat merugikan masyarakat. Mereka sepakat dengan usulan Ketua Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) agar gas 3 kg dialihkan ke setiap BUMG desa.
“Stok gas sering habis di pangkalan, dan harga jualnya jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Ini sangat meresahkan. Sangat sepakat dengan SAPA, jika distribusi ini dikelola langsung oleh BUMG di setiap desa, kami yakin proses distribusi akan lebih transparan, tepat sasaran, dan dapat menekan praktik-praktik kecurangan yang terjadi di lapangan,” kata Mj Thabari. ***
