APJN.NET, BANDA ACEH- Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Arya Sandhiyudha, menyebutkan keterbukaan informasi publik Aceh punya akar yang khas, alami, dan evolutif.
“Kalau kita lihat perkembangan Keterbukaan Informasi Publik Aceh itu punya akar kuat, karena dilatari tahapan demokratisasi lokal, seperti dampak Tsunami 2004 yang mengundang lampu sorot perhatian anak segala bangsa pada peristiwa saat itu, momentum rekonsiliasi 2005, dan tren media baru pada skala nasional tahun 2010,” ujarnya dalam kegiatan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) yang didiskusikan di Focus Group Discussion (FGD) bersama informan ahli dan stake holder di Hermes Hotel, Banda Aceh, Selasa (23/7/2024).
Arya yang merupakan peraih Doktor Hubungan Internasional dari kampus Turki, menyebutkan situasi 2005 dan 2010 menjadi fase yang secara bertahap menguatkan agenda Keterbukaan Informasi Publik, “situasi krisis pasca Tsunami, rekonsiliasi lokal, dan media baru nasional itu mendukung tumbuhnya kebebasan pers, demokratisasi budaya, dan regulasi lokal yang kondusif buat keterbukaan informasi publik.
“Ekosistem itu yang kita lihat mempengaruhi indikator dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) yang didiskusikan di Focus Group Discussion (FGD),” paparnya
Sementara tim Ahli dari Universitas Indonesia DR Maria Puspita Sari mengatakan keterbukaan informasi publik ini menjadi titik awal dari Aceh untuk diteruskan ke provinsi lain di Indonesia.
Untuk mengukur IKIP Aceh ada melibatkan lima kelompok Informan Ahli yakni unsur pemerintah, unsur pengusaha atau bisnis, akademisi, jurnalis dan masyarakat.
