“Masyarakat Aceh sudah cukup menderita saat konflik, efek damai banyak kombatan yang sudah menjadi pejabat dan kaya raya, jangan gunakan UUPA untuk merampok hak rakyat miskin, Lembaga Wali Nanggroe hanya menguntungkan segelintir orang,” pintanya.
“Kita berharap Pemerintah dan DPR membubarkan atau membekukan sementara badan atau lembaga hasil UUPA dan memastikan anggaran digunakan secara efektif dan efisien demi kepentingan rakyat, agar Aceh semakin lebih baik kedepan,” demikian ketua SAPA Fauzan Adami. (*)
