Menanggapi unjuk opini dan pertanyaan peserta, Iskandar selaku Staf Ahli Walikota Banda Aceh mendukung pandangan para peserta juga sesama nara sumber. Karena baginya, upaya kolaborasi berbagai pihak adalah rangkaian pembangunan ekonomi Aceh yang tidak boleh dianggap sederhana.
Menilik kebiasaan, peradaban Aceh dulu, Iskandar percaya bahwa kolaborasi juga membuka peluang investasi dan tidak alergi penyewaan aset kepada investor dengan perjanjian kontrak formil terbuka yang sehat harus jadi pilihan terobosan, aset-aset pemerintah yang dulunya telah menguras keuangan itu sepatutnya sebagai modal yang mampu memberikan keuntungan masa depan, tidak sebaliknya jadi mubazir dan dimanfaatkan oleh pihak tak berhak.
“Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan kebijakan, penegakan hukum dan ekonomi yang berkeadilan menuju kesejahteraan Aceh lebih baik, di sinilah peran legacy pemimpin daerah diuji,” ucapnya.
Terakhir, kata Iskandar semoga kemandirian dan sikap melek sejarah peradaban tetap menghasilkan potensi kebijakan yang berpihak pada rakyat dan kepentingan umum, tidak semata kelompok tertentu yang meraih faedah penyelenggaraan pembangunan.
“Itulah mengapa kesadaran sejarah sangat penting, agar tak terulang kegagalan dan setidaknya mampu meniru keberhasilan masa lalu Aceh,” tutupnya. [*]
