Legacy dari sosok pemimpin justru mampu menerobos hambatan pertumbuhan ekonomi, kebijakan, hukum maupun pengawasan yang berada di tangan pemimpin sangat menentukan arah kesejahteraan Aceh yang hendak dicapai,” papar Iskandar.
Selanjutnya, lanjut Iskandar A Madjid, Aceh ada tiga ‘duek’, yaitu duek pakat, duek pike, juga ternyata ada duek pake.
Menurutnya, hal yang sudah membudaya tersebut, tentu terlihat mendominasi keseharian publik Aceh, namun untuk duek pake, agaknya masih tetap saja menjadi kendala klasik.
“Dari hal ini kita memerlukan Aceh Sepakat yang harus sepakat, Aceh Kongsi yang seharusnya berkongsi,” ungkap Iskandar A Madjid.
Sherly salah satu peserta mewakili awak media menyorot perlunya zona perdagangan syariah, pasar syariah, mengambil bandingan seperti di Jogyakarta, telah ada kawasan transaksi ekonomi yang berpola syariah, bahkan ada barter barang dengan barang.
Selain itu, menambahkan proses sterilisasi birokasi di bidang ekonomi sektor UMKM sepatutnya lebih baik pengaturannya ke depan, agar jika ada bantuan kredit UMKM dan fasilitasi penguatan ekonomi segmen ini, para pengusaha dapat merasakan keadilan dan keterbukaan persaingan usaha yang sehat pula.
Sementara itu, Ayi Ramli mewakili bidang Ekonomi Kreatif di pengurus Majelis Seniman Aceh (MaSA) turut hadir memaparkan beberapa situasi kendala Aceh untuk bangkit secara ekonomi menuju kesejahteraan.
Ia bahkan mengungkap ketersetujuan dibentuknya kawasan UMKM di Banda Aceh dengan kemudahan dan pengelolaan kawasan bisnis transaksi publik lewat pemanfaatan aset Pemda Aceh juga Pemko Banda Aceh, lahan kepemilikan dengan regulasi yang baik dan keberpihakan pemerintah daerah pada pelaku dunia usaha adalah wujud nyata pemimpin dan seperangkat birokrasi turunannya untuk meraih kerja sama saling menguntungkan.
