“Hal ini semakin menguatkan adanya indikasi terjadi kongkalikong antar Pokja BP2JK dengan PT AP sehingga mengatur perusahaan tersebut bisa menang pada 3 paket pada waktu hampir bersamaan. Untuk itu kita mendesak KPK agar turun tangan mengusut indikasi KKN dalam pelaksanaan tender di BP2JK, karena selain seringnya terjadi persaingan yang tidak sehat juga disinyalir sangat besar kemungkinan terjadinya praktek korupsi,” katanya.
Selain itu, lanjut Alamp Aksi, di BP2JK Aceh juga ditemukan adanya perusaahaan pemenang tender dimenangkan pada paket pengaman pantai Kota Meulaboh padahal SBU perusahaan tersebut mati.
“Semua fakta tersebut semakin menguatkan bahwa adanya indikasi praktek KKN yang sudah mendarah daging dalam proses pelaksanaan tender pada BP2JK Aceh, sehingga kita meminta KPK untuk tidak tinggal diam dan segera melakukan pengusutan,” tegasnya.
Alamp Aksi juga meminta Presiden RI melalui Menteri PUPR untuk segera mengevaluasi kinerja BP2JK Aceh karena sering terjadi permainan tidak sehat yang justru mengarah kepada praktek KKN.
“Jangan biarkan praktek kenakalan dan pengaturan lelang di BP2JK Aceh terus terjadi, Menteri PUPR harus segera melakukan evaluasi atas kinerja bawahannya,”pungkasnya. [*]
