APJN.NET| BANDA ACEH, Pj Walikota Banda Aceh, Amiruddin, memerintahkan pihak Direksi Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Meuraxa supaya mengevaluasi karyawan kontraknya. Katanya, langkah itu diambil untuk meningkatkan pelayanan di rumah sakit milik Pemko tersebut.
Niat baik Pj Walikota Banda Aceh itu kita apresiasi dengan tujuan peningkatan pelayanan rumah sakit umum Meuraxa.
“Namun tunggu dulu, untuk evaluasi pegawai dan nakes tentu harus punya indikator yang jelas, mekanismenya harus benar-benar transparan,” ujar Pengamat sosial dan politik dari Universitas Abulyatama (Unaya), Usman Lamreung, Rabu (6/12/2023).
Nah, pertanyaannya, apakah instruksi Pj Walikota ke manajemen rumah sakit sudah sesuai standar dan mekanisme evaluasi yang sudah ditetapkan?
“Jangan-jangan evaluasi yang dilakukan manajemen rumah sakit umum Meuraxa belum memenuhi indikator kinerja?
Maka dari itu, kata Usman Lamreung, sudah sepatutnya manajemen rumah sakit menjelaskan ke publik indikator apa yang digunakan untuk mengevaluasi hingga sampai akhirnya pegawai dan nakes diputuskan kontraknya.
Lanjutnya, dari beberapa narasumber yang kami dapatkan, mereka menyampaikan bahwa jangankan kita sejawat, yang ikut ujian saja tidak tau nilai mereka berapa? Jatuhnya dimana, Apa yang membuat mereka tidak lulus?
“Dan hal ini juga jadi pertanyaaan besar,” kata Usman Lamreung.
Ia menambahkan, jangan-jangan pemutusan kontrak pegawas dan Nakes rumah sakit Kota Banda Aceh tersebut, ada kepentingan politik.
Selanjutnya, Pj Walikota juga menyebutkan bahwa diputuskan kontrak dianggap karena para Nakes tersebut tidak berprestasi.
Pertanyaannya, apakah selama ini pasien banyak yang komplain tentang pelayanan rumah sakit?
“Bila memang ada, bagusnya dipublikasi saja ke publik, agar jelas dan yang diputuskan kontrakpun bisa paham,” paparnya.
Selanjutnya, sebagaimana disampaikan beberapa sumber, bahwa hal tersebut masih menjadi pertanyaan besar bagi mereka. Apa Indikatornya hingga mereka diberhentikan, apakah tidak berprestasi? Sehingga diputuskan kontrak? “Kalau indikatornya tidak berprestasi, ya dibuka saja ke publik, kan lebih fair,” lanjutnya menambahkan.
Sementara itu, kami juga mendapatkan informasi bahwa mereka bilang, jangankan kita, yang mungkin dievaluasi saja tidak tau apa indikatornya, atau kalau indikatornya absensi jarang masuk kerja tinggal dibuka saja absensinya.
“Kalau misalnya selama ini pasien tidak terlayani, tinggal dibuka saja data komplain pasien,” terangnya.
Lebih lanjutnya, jika diamati sepertinya managemen Rumah Sakit Meuraxa tersebut, belum punya petugas untuk manajemen komplain, namun jika memang ada bongkar saja ke publik, agar dapat dilihat data dari Manajemen Komplain tersebut.
Sementara itu, kami mendapatkan informasi bahwa selama ini RSUD Meuraxa tidak pernah ada masalah komplain pasien di Media. “Dan kalaupun ada hal itu terjadi, pada tahun 2022. Seorang dokter di pecat gara-gara menuntut Insentif Covid-19 yang tidak kunjung dibayarkan,” terangnya.
Dikatakannya, ada 50 orang lebih Nakes yang sudah mengabdi di RS Meuraxa, tetapi tidak bisa ikut test P3K karena datanya tidak didaftarkan di SISDMK Kemenkes oleh managemen Rumah Sakit Meuraxa.
“Tahun 2018 hampir 100 orang nakes dikeluarkan lalu masuk nakes baru setelah mereka dikeluarkan. Total keseluruhan Nakes yang dievaluasi 100 orang, dari 100 orang tersebut 37 orang itu perawat,” paparnya.
Konon, kabarnya lagi bahwa untuk menjadi dan bisa masuk pegawai rumah sakit Meuraxa tersebut, ada indikasi dugaan menggunakan joki dan suap menyuap. Untuk hal itu, pemko juga harus bangkar, jangan-jangan ada orang dalam bermain?
Oleh karenanya, ia mengatakan Pemko dan managemen rumah sakit Meuraxa harus menjelaskan ke publik apa yang menjadi indikator sehingga ada pemutusan kontrak mereka.
“Penjelasan ini penting sebagai bentuk transparansi informasi publik dan lebih profesional, jangan sampai pemecatan ini sebagai bentuk otoriter kekuasaan saat ini,” tutup Usman Lamreung. []
