Hasilnya, Kementerian PUPR langsung menyahuti dengan program rehab dan pembangunan 150 unit rumah duafa di Banda Aceh pada 2023 nanti. “Selain rumah bagi masyarakat kurang mampu, pusat juga akan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalan, drainase, IPAL Komunal, infrastruktur air bersih, dan sanitasi.”
Kepada pemerintah pusat, ia juga menyatakan kesiapan Banda Aceh untuk menjadi pilot project penyelenggaraan pemerintahan kota berbasis Data Desa Presisi (DDP) di Provinsi Aceh. “Kita akan mendata seluruh penduduk miskin melalui suatu aplikasi, sehingga hasilnya lebih akurat dan valid,” ujarnya.
Soal dana pusat ini, Bakri juga baru pulang dari Jakarta dengan berita yang membahagiakan. “Alhamdulillah, pemerintah pusat akan menggelontorkan dana yang totalnya mencapai Rp 47,9 miliar untuk Banda Aceh.”
“Dana ini akan kita gunakan untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur air minum, sanitasi, perumahan dan permukiman, hingga jalan,” katanya.
Adapun sejumlah proyek akan dimulai pengerjaannya tahun depan, di antaranya pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah air bersih senilai Rp 5,4 miliar dan pembangunan IPAL Skala Permukiman beserta Rehabilitasi IPLT Gampong Jawa senilai Rp 8,2 miliar.
Kemudian pembangunan dan rehab rumah masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 135 unit, pembangunan jalan lingkungan sepanjang 2,1 kilometer, dan drainase lingkungan 4,4 kilometer. “Total anggarannya mencapai Rp 12,7 miliar,” sebut Bakri.
Bukan hanya itu, Pemko Banda Aceh juga akan melakukan penanganan long segment tehadap Jalan Hasan Saleh di kawasan Neusu, mulai dari Simpang Lamlagang hingga Lapangan Jasdam. “Dengan anggaran Rp 11,1 miliar, akan kita rekonstruksi jalan yang sudah mulai crowded itu.”
