“Junaidi menyebutkan, bahwa penetapan calon anggota KIP oleh DPRK Pidie telah menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan anggota DPRK sendiri.” cetus Junaidi.
Sidang paripurna yang berlangsung alot beberapa waktu yang lalu tersebut diinterupsi oleh Partai Aceh, agar sidang dihentikan karena dalam proses perekrutan diduga terdapat beberapa hal yang menyimpang atau kejanggalan yang mengarah pada pelanggaran kode etik DPRK.
Namun, lanjut dia, paripurna tersebut tetap berlanjut sehingga anggota Partai Aceh tersebut walkout atau keluar dari sidang.
Hal itu, kata dia, semakin memperkuat dugaan proses seleksi terdapat masalah serius. Sehingga, lanjut Junaidi, perlu menjadi pertimbangan KPU agar menolak hasil seleksi anggota KIP Pidie tersebut. []
