“Ini sesuai arahan dan rekomendasi BPK-RI tahun 2022 serta hasil konsultasi yang dilakukan pimpinan DPRK dan TAPK dengan BPK-RI. Rasionalisasi yang bersumber PAD tahun 2023 akan dilakukan dalam APBK perubahan tahun 2023,” pungkasnya.[]
DPRK Banda Aceh Minta Pemko Kembali Fokus Selesaikan Utang
Pos terkait
Pemerintah Aceh Tindak Lanjuti Hasil Evaluasi APBA 2026 Dari Kemendagri
Kejati Aceh dan PUPR Perkuat Pengawalan Proyek Strategis Nasional dan Daerah
Jaksa Menyapa, Kejati Aceh Dorong Tata Kelola Koperasi Merah Putih yang Patuh Hukum
Tim Tabur Kejati Aceh Berhasil Mengamankan DPO Kejari Bireuen
Dana Bencana Rp132 Miliar Disorot, Alamp Aksi Desak Sekda Aceh Bertanggung Jawab
